breaking news

Uji Publik RPM Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

January 17th, 2017 | by Admin JFPH
Uji Publik RPM Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Berita Pembinaan
0

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Pranata Humas), sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya (PM PAN&RB 6/2014), yang telah mencabut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.

Perubahan tugas dan fungsi pembinaan Pranata Humas, sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo 1/2016). Pembinaan JFPH menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Direktorat Komunikasi Publik, Sub Direktorat Pembinaan Profesi Komunikasi Publik.

Pranata Humas binaan Kementerian Komunikasi dan Informatika ada sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) orang pejabat fungsional pranata humas dan 712 (tujuh ratus dua belas) calon pejabat fungsional pranata humas di seluruh Indonesia, berdasarkan data e-PUPNS yang diperoleh Badan Kepegawaian Negara sampai dengan Bulan Juli 2016.

Selama ini, Tim Penilai Unit Kerja menerima banyak Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) tidak hanya dari Pranata Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetapi juga dari instansi/provinsi/kabupaten/kota yang di instansinya tidak ada tim penilai.

Jumlah Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) yang diterima oleh Tim Penilai Unit Kerja dan Tim Penilai Pusat di Kementerian Komunikasi dan Informatika ada 73 (tujuh puluh tiga) DUPAK, pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, sampai dengan April 2016 ada 41 (empat puluh satu) DUPAK yang diterima, terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) DUPAK yang dinilai oleh TPUK dan 2 (dua) DUPAK yang dinilai oleh TPP. Jumlah ini tidak termasuk DUPAK yang diterima oleh Tim Penilai di masing-masing instansi baik di pusat maupun di daerah.

Adanya ketentuan pada Pasal 23 PM PAN&RB 6/2014 yang menyebutkan bahwa tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit Pranata Humas ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional pranata humas.

Selain adanya perubahan PM PAN&RB dan perubahan struktur organisasi pembinaan Pranata Humas di Kementerian Komunikasi dan Informatika, tugas pokok Pranata Humas juga mengalami perubahan menyesuaikan tantangan dan perubahan iklim informasi dan kehumasan di era keterbukaan informasi, yaitu menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Pranata Humas berperan dalam pengelolaan citra dan reputasi pemerintah melalui media massa, serta memenuhi hak tahu publik dengan memberikan pelayaan informasi yang wajib disediakan oleh pemerintah baik melalui media massa, media elektronik, media tatap muka, maupun sosial media.

Pranata Humas berperan dalam menyerap aspirasi publik sebagai masukan dalam menyusun kebijakan. Selain itu Pranata Humas juga multifungsi, sebagai koordinator, diseminator, dan sekaligus pusat informasi kebijakan pemerintah

Permasalahan yang dihadapi:
1. Belum adanya keseragaman tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit Pranata Humas dalam melaksanakan tugas tim penilai angka kredit Pranata Humas baik di Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan.
3. Proses verifikasi DUPAK yang belum diatur secara efektif dan efisien, serta pencatatan Hasil Penilaian Angka Kredit yang belum tersimpan dengan baik, sehingga timbul human error.
4. Proses penilaian angka kredit Pranata Humas yang relatif lama, baik pada tahap administratif maupun pada tahap penilaian angka kredit.

Dengan RPM ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut.
Sistematika RPM ini terdiri dari 5 bab, 35 pasal, dan 6 lampiran

Bab I Pendahuluan
Berisi pengertian umum angka kredit, daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK), Pranata Hubungan Masyarakat, Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, Tim Penilai Angka Kredit JFPH, Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, Penetapan Angka Kredit, Hasil Perolehan Angka Kredit, Berita Acara Pemeriksaan DUPAK, Kartu Kendali, Tim Teknis, Rincian Kegiatan Pranata Humas, Sekretariat Tim Penilai, Sasaran Kerja Pegawai, Instansi Pusat, Kementerian, serta ruang lingkupnya

Bab II Tata Kerja Tim Penilai
Berisi macam-macam Tim Penilai di masing-masing instansi dan pejabat yang membentuk dan menetapkannya, susunan keanggotaan Tim Penilai, persyaratan anggota Tim Penilai, masa kerja, penggantian anggota, tugas tim penilai, dan tim teknis

Bab III Sekretariat Tim Penilai
Berisi tanggung jawab sekretariat tim penilai, pimpinan sekretariat tim penilai, jumlah dan masa keanggotaan, tugas sekretariat tim penilai dan formulir yang digunakan

Bab IV Tata Cara Penilaian
Berisi persiapan penilaian, pelaksanaan penilaian, pencatatatan hasil penilaian, dan periode penilaian

Bab V Ketentuan Penutup
Mencabut Peraturan Menteri Kominfo Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.

Lampiran I Formulir Kelengkapan Administratif
Lampiran II Formulir Hasil Penilaian Angka Kredit
Lampiran III Berita Acara Hasil Penilaian Angka Kredit
Lampiran IV Kartu Kendali
Lampiran V Surat Penyampaian Bahan Penilaian dan Pejabat Pengusul
Lampiran VI Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan

Sebelum RPM ini diundangkan, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, harus melalui tahapan Uji Publik. Siaran pers mengenai Uji Publik RPM dan draf RPM dapat diunduh di sini.

(LNM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *